VISI MISI SEORANG PRESIDEN

VISI MISI SEORANG PRESIDEN  

VISI

Berkembang dan majunya suatu Negara dengan baik dari periode ke periode berikutnya sehingga mampu bersaing dengan Negara lain baik dalam bidang politik,ekonomi,serta sosial dan budaya,dimana dipegang oleh seorang pemimpin yang memiliki identitas dan eksistensi yang transparan terhadap negaranya.Sehingga mampu mengemban tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya demi kelancaran dan kesuksesan dalam mengembangkan Negara itu sendiri


MISI

1.PENDIDIKAN

a. Akhlak
Akhlak tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan sehari-hari karena akhlak berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari.
Misalkan saja dalam pergaulan, tanpa akhlak pergaulan akan kacau,karena saling tidak menghargai dan saling meremehkan satu sama lain.

b. Moral
Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit.

c. Etika
Etika merupakan aturan ataupun pola-pola dari tingkah laku yang di hasilkan oleh akal manusia.  

Maka dari itu,pentingnya pendidikan AKHLAK,MORAL,ETIKA harus diberikan sejak usia dini pada setiap generasi penerus bangsa,agar kelak dapat terlahir seorang pemimpin suatu Negara yang dapat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik sehingga tidak sering lagi terjadi kecurangan maupun kekacauan dalam suatu Negara baik dari segi ekonomi,politik,sosial budaya.  

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Apa yang perlu dikembangkan dari SDM itu yang harus dibangun sehingga terwujud manusia seutuhnya atau manusia yang berbobot atau yang berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan nasional Indonesia.

Yang   perlu dibangun adalah daya yang berasal atau bersumber dari manusia itu ataukah manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan,sehingga dapat melahirkan SDM yang berkualitas untuk Negara tersebut.

3. INFRASTRUKTUR

Seperti yang kita ketahui saat ini,perkembangan infrastruktur di Indonesia masih sangat lamban atau kurang efisien.Sehingga sudah saatnya dilakukan perombakan terhadap pengembangan infrastruktur di Indonesia baik di darat maupun laut.  

4. REFORMASI BIROKRASI 

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan.

Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka diperlukan pemimpin yang professional sehingga mampu untuk menciptakan birokrasi dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

KINERJA APARAT NEGARA

Kinerja Aparat Hukum Semakin Buruk

Jakarta, Kompas - Masyarakat menilai, kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi kian buruk. Masyarakat juga menilai, integritas lembaga penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung, maupun pengadilan, masih buruk atau negatif. Namun, masyarakat menilai, integritas Komisi Pemberantasan Korupsi baik atau positif.

Hal itu terungkap dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan Direktur Public Affairs LSI Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Minggu (7/11). Hadir sebagai pembicara dalam acara itu sosiolog Universitas Indonesia Kastorius Sinaga, calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, dan pengamat hukum Refly Harun.

Burhanuddin menjelaskan, sampai akhir 2009, kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi sangat tinggi, yaitu mencapai angka 83,7 persen. ”Namun, sejak Januari atau 10 bulan terakhir, ada tren penurunan kinerja pemerintah yang tajam. Angka kinerja pemerintah turun sampai 34 persen,” katanya.

Penurunan kinerja itu, lanjut Burhanuddin, antara lain dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum dalam menangani beberapa kasus, seperti Bank Century, kasus cicak dan buaya, atau kasus mafia hukum.

Selain itu, menurut Burhanuddin, penilaian masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum juga buruk atau minus. Lembaga penegak hukum, khususnya Polri, Kejagung, dan pengadilan, dinilai buruk atau minus. ”Publik masih menilai positif atau baik lembaga KPK,” katanya.

Sebagai gambaran, lanjut Burhanuddin, penilaian publik terhadap integritas Polri minus 18,3, Kejagung minus 17,6, dan pengadilan minus 15. Penilaian publik terhadap integritas KPK plus 15. Nilai minus 100 sampai minus 1 dikategorikan buruk dan nilai 1 sampai 100 dikategorikan baik.

Terkait hasil survei itu, lanjutnya, masyarakat juga menilai, hukuman terhadap koruptor sejauh ini tidak adil. ”Rakyat umumnya menginginkan koruptor dihukum seberat-beratnya, setidaknya dihukum seumur hidup, untuk menciptakan efek jera,” kata Burhanuddin.

Menurut Kastorius Sinaga, penilaian yang buruk terhadap integritas lembaga penegak hukum sebenarnya tidak asing lagi. Lembaga survei lain, seperti Transparency International, juga pernah menilai tingkat korupsi di Indonesia. KPK baru-baru ini juga menyampaikan hasil survei terhadap kinerja dan integritas lembaga-lembaga pemerintah.

Transparansi penyidikan

Menurut Kastorius, masalah transparansi proses penyidikan sangat penting untuk membangun integritas lembaga penegak hukum. Tanpa ada transparansi, penyalahgunaan kewenangan dan praktik koruptif mudah terjadi. ”Kasus Gayus, misalnya, siapa yang tahu kalau tidak dibongkar,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Kastorius, transparansi dalam penegakan hukum perlu terus dibangun untuk menjaga dan mengontrol integritas penegak hukum.

Bambang Widjojanto menambahkan, salah satu aspek yang jarang dilihat dalam pemberantasan korupsi adalah sistem pemenjaraan atau lembaga pemasyarakatan. Hukuman sosial juga penting bagi terpidana koruptor agar berefek jera. ”Misalnya, terpidana koruptor dihukum membersihkan got-got di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin,” katanya. (FER)

ANALISIS BERITA 

WHAT    : Penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi serta integritas lembaga penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung, maupun pengadilan, masih buruk atau negatif.

WHO      : Direktur Public Affairs LSI Burhanuddin Muhtadi, sosiolog Universitas Indonesia Kastorius Sinaga, calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, dan pengamat hukum Refly Harun.

WHEN    : Minggu, 7 November 2010

WHERE  : Jakarta

WHY       : Untuk menjaga dan mengontrol integritas penegak hukum serta membangun integritas lembaga penegak hukum dan penyalahgunaan kewenangan,praktik koruptif perlu adanya transparansi proses penyidikan 

HOW       : Menjalankan proses transparansi penyidikan serta memberikan sistem pemenjaraan atau lembaga pemasyarakatan atau hukuman sosial bagi terpidana koruptor agar berefek jera

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI),dalam pertemuan tersebut membahas tentang menurunnya kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi semakin menurun serta bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.Dimana pertemuan tersebut bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan kewenangan serta praktik korupsi dengan melakukan beberapa tindakan.

Sumber http://megapolitan.kompas.com/read/2010/11/08/03340655/Kinerja.Aparat.Hukum.Semakin.Buruk

Nama : Melinda Mansyur

Kelas  : 2TB01

NPM   : 29313798

TEKNIK ARSITEKTUR,UNIVERSITAS GUNADARMA